Beltim Kabupaten Pertama di Babel Terapkan SIMDA FMIS

BELITUNG TIMUR – Kabupaten Belitung Timur merupakan Kabupaten pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerapkan penggunaan SIMDA FMIS (Financial Management Information System) atau SIMDA Next Generation.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho saat memberikan sambutan pada Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Simda FMIS di Ruang Satu Hati Bangun Negeri, Senin (06/02).

Baca juga: Kedatangan Wapres RI ke Korem 064/MY, Jadikan Tugas Pam VVIP Sebagai Kehormatan

Menurut Faeshol, dengan terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SIMDA keuangan turut dikembangkan mengingat pentingnya integrasi dan konektivitas antar aplikasi.

“SIMDA FMIS relatif tidak banyak berubah dibanding yang lama. Kalau dulu masih stand alone berbasis PC kalau sekarang kita sudah berbasis web, ” ujarnya.

Baca juga: Danlanal Bandung Bersama Unsur Forkopimda Sambut Kedatangan Presiden RI Dalam Rangka Kunker di Wilayah Jawa Barat

Lebih lanjut Ia menjelaskan, SIMDA FMIS menguntungkan banyak hal termasuk pengembangan SIMDA Continuous Audit Continuous Montoring (CACM) yang diharapkan bisa digunakan oleh Inspektorat dan manajemen untuk memantau pelaksanaan anggaran.

“Ini artinya Pak Bupati dan seluruh manajemen puncak dan khususnya Inspektorat bisa bisa langsung tahu tata kelola laporan keuangan dan lain sebagainya sehingga bisa dipantau terus dan bisa diambil tindakan atau kebijakan atas kondisi terkini berdasarkan data yang ada di FMIS tadi, ” jelas Faeshol.

Baca juga: Marak Coretan Mafia LPG Subsidi, Polda Kalteng Diminta Tangkap dan Usut Pelaku

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim Hendriyani mengatakan, guna meningkatkan kompetensi Pengelola Keuangan dalam penggunaan SIMDA FMIS, Pemkab Beltim melalui BKPSDM menggelar Bimtek penggunaan aplikasi tersebut.

“Pelatihan ini akan dilaksanakan kurang lebih tiga hari. Pengenalan sistem ini untuk membantu kawan-kawan semua (Pengelola Keuangan) sehingga dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terekam, ” tuturnya.

Baca juga: Kelangkaan Elpiji Subsidi, Yansen Binti: Diharapkan Pemprov Ambil Tindakan

Ditambahkannya, digitalisasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari mekanisme kinerja pemerintahaan. Transparansi keuangan adalah salah satu tolak ukur bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat terjadi dengan baik.  

“Aplikasi keuangan ini akan mendorong proses peningkatan akuntabilitas keuangan kita, pelaksanaan dan pelaporan. Kita berharap agar OPD bisa maksimal, ” kata Hendri.(*/LN/HMF).

Baca juga: Babinsa Desa Kertodeso Monitoring Pembagian BLT-DD