Terkait PK Moeldoko, Suparman: Hanya Ganggu Stabilitas Politik

BELITUNG TIMUR - Terkait PK oleh KSP Moeldoko CS, DPC Partai Demokrat Belitung Timur sambangi kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menyampaikan surat guna meminta perlindungan hukum kepada negara dalam menanggapi pengusulan peninjauan kembali (PK) yang diusulkan Moeldoko cs.

Surat yang disampaikan ke PN Tanjung Pandan tersebut yang ditembuskan juga kepada Presiden RI, Mahkamah Agung, Menteri Polhukham dan juga kepada DPP PARTAI DEMOKRAT di Jakarta.

Suparman anggota DPRD Beltim dari kader Partai Demokrat mengatakan sengketa partai Demokrat mulai terjadi sejak 2021, usai KSP Moeldoko dan sejumlah orang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara. Namun hasil KLB itu ditolak MA pada September 2022 dan memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Hanya saja kubu Moeldoko dikabarkan kembali mengajukan PK di MA.

" Sebagaimana dikatakan AHY saat Konferensi Pers di Jakarta beliau mengatakan bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, namun telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara no.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021" ungkap Suparman.

Mantan Kepala Desa Lilangan dua periode Suparman kembali mengatakan AHY sudah mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori untuk menjawab PK KSP Moledoko dan Jhoni Allen Marbun tersebut, secara resmi.

"Demokrat berada pada posisi yang benar dan menang sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko" kata Suparman.

Tentunya kata Suparman sebagai kader Demokrat menyayangkan langkah hukum yang di lakukan moeldoko cs, karna hanya mengganggu stabilitas politik karna ini murni sudah di tunggangi unsur politik.

" Oleh karna itu kami pengurus di tingkat daerah mengajukan surat perlindungan hukum ke pengadilan negeri yang ada di Tanjung Pandan sehingga kita dapat fokus untuk memperjuangkan perbaikan dan perubahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih mengalami masalah ekonomi pembangunan dan kesehatan serta pendidikan yang layak" tegas Suparman.